rendah diberikan TPP sebesar 50 % selama 7 (Tujuh) bulan dari besaran TPP Kelas Jabatan baru dan 3. pembebasan dari jabatan, diberikan TPP sebesar 50 % selama 8 (Delapan) bulan dari besaran TPP kelas jabatan baru yang diampunya. (2) Pegawai yang tidak memperoleh tambah€in penghasilan, adalah : a. SEMANGGI - Dana tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di Pemkab Karawang, pada bulan Januari dan Februari 2021, dipotong sebesar 5 persen tanpa pemberitahuan dan persetujuan para ASN. Pemotongan TPP itu dilakukan untuk dana bantuan bagi korban banjir yang sempat terjadi di Karawang. Tercatat sedikitnya ada orang ASN Pemkab Karawang yang dana TPP-nya dipotong. Atas hal ini sejumlah aktivis anti korupsi di Karawang dan Jakarta menilai pemotongan TPP ASN oleh Pemkab Karawang secara sepihak dapat menyeret pihak-pihak terkait dan Bank BJB Cabang Karawang, sebagai instansi yang melakukan pemotongan TPP . Sebab pemotongan itu dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tidak melalui proses serta payung hukum yang berlaku. Ini jelas bertentangan dengan norma-norma rasa keadilan sebagai warga negara. Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, Rahmat Gunadi mengadukan skandal pemotongan TPP ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Selasa 30/3/2021. Pengaduan ditujukan kepada Kepala Kejari Karawang Cq Kasi Pidsus perihal Laporan Informasi. Dalam laporan tersebut, Rahmat Gunadi menyatakan bertindak atas diri sendiri, melaporkan perbuatan melawan hukum atas pemotongan dana TPP secara sepihak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dalam laporan itu, Rahmat Gunadi juga menceritakan pemotongan dana TPP terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 terhadap Rek Bank BJB sebesar Rp atau sebesar 5 persen dari jumlah TPP Gunadi per bulan. Gunadi mengatakan, pemotongan itu dilakukan pihak BJB secara sepihak dan tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik rekening. "Saya tidak tahu ada pemotongan, tiba-tiba saya cek rekening, TPP saya berkurang dipotong lima persen," jelasnya. Baca juga Aneka Batik hingga Olahraga Ekstrem Dinilai Sandi Jadi Modal Kebangkitan Pariwisata Tanjung Lesung Tak hanya Gunadi, menurutnya semua pegawai di lingkungan Pemkab Karawang juga mengalami pemotongan TPP dan telah menjadi buah bibir yang viral di kalangan ASN Pemkab Karawang. "Jadi bukan hanya saya, semua pegawai di Pemkab Karawang, TPP-nya juga dipotog secara sepihak," jelasnya. BasicTPP Sekda Kota Bogor adalah Rp26,5 juta. Jika ditambah dengan gaji pokok Rp5,9 juta, maka totalnya Rp32 juta lebih. Jabatan ASN satu tingkat di bawah Sekda adalah Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Sekreris DPRD. Basic TPP mereka yakni Rp20 juta. Jika ditambah dengan gaji pokok Rp5,6 juta maka totalnya Rp25,6 juta. Karawang - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten UMK 2022 naik 5,27 persen menjadi Rp Besaran kenaikan tersebut sesuai dengan tuntutan rekomendasi tersebar di berbagai media sosial. dalam surat tersebut tertulis Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten UMK Karawang tahun 2022 sebesar Rp naik 5,27% yang tahun sebelumnya sebesar sebesar Rp dan ditandatangani Bupati Karawang Cellica ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur Jabar dalam menetapkan UMK Karawang Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI Karawang Ferry Nuzarli membenarkan surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Bupati atas desakan yang dilakukan para buruh sejak minggu lalu."Sejak Jumat minggu lalu, kami bertahan di depan gerbang Pemkab Karawang agar Bupati menandatangani usulan kenaikan UMK, dan pada malam kemarin sudah resmi disetujui rekomendasinya, yakni 5,27 persen atau menjadi Rp kata Ferry saat dihubungi melalui telepon selular, Kamis 25/11/2021.Diharapkannya, rekomendasi tersebut bisa direalisasikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil."Kami berharap Gubernur menerima rekomendasi dari Kabupaten, dan segera disetujui," itu, pihaknya juga akan mengawal rekomendasi UMK di provinsi."Rencananya tanggal 30 sekarang keputusannya, dan tentunya akan kami kawal di provinsi nanti," UMK Karawang paling tinggi di Jawa Barat selama tiga tahun Karawang merupakan daerah dengan UMK terbesar di Jabar. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 besaran UMK Karawang pada tahun 2021 sebesar dibandingkan dengan UMK Karawang Tahun 2020, yang sebesar Rp ada kenaikan sebesar Rp 4,2% atau kurang lebih Rp 203,987. Nilai UMK itu ditetapkan ketika Indonesia, khususnya Jawa Barat, tengah diguncang oleh pandemi luar tahun pandemi, yakni periode 2019-2020, UMK di Karawang bertambah cukup banyak yakni sekitar 7,8% atau Rp Ketika tahun 2019, UMK Karawang berada di angka Rp tiga tahun terakhir, Karawang menjadi daerah dengan nilai UMK paling tinggi di Jabar. Selain Karawang, daerah yang memiliki UMK tertinggi di Jabar pada 2021 lalu adalah Kota Bekasi dengan Rp dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp mengacu kepada data Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Karawang pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Karawang mencapai Rp per hari untuk jenis kelamin laki-laki, sementara perempuan sebesar Rp per hari. mud/mud

Bupati Karawang Cellica Nurrahhadiana ingin terus menggiatkan kinerja PNS. Salah satunya ialah memberikan tambahan penghasilan dan sanksi berupa pemotongan TPP," kata dia. Dia menjelaskan TPP untuk pangkat paling rendah mencapai Rp5 juta per bulan, sedangkan TPP pangkat yang tertinggi mencapai Rp35 juta setiap bulan.

KARAWANG, - Pemerintah Kabupaten Pemkab Karawang, Jawa Barat, memberikan tambahan penghasilan pegawai untuk guru dan tenaga kependidikan. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengungkapkan, tambahan penghasilan telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2020 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Karawang. "Tunjangan-tunjangan tersebut termasuk calon guru dan kepala sekolah sebanyak orang diberikan TPP masing-masing Rp dan Rp ujar Cellica saat sambutan upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-54 di Plaza Kantor Pemkab Karawang, Senin 25/11/2019.Baca juga Di Hari Guru, SBY Justru Dapat Ucapan Terima Kasih Kemudian, untuk guru dan tenaga pendidikan honorer, bagi eks kategori 2 sebanyak orang mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp mulai Januari 2020. Anggaran dana Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah PMMS semula antara Rp sampai dengan Rp Sedangkan, guru dan tenaga kependidikan honorer lainnya sebanyak orang yang ditetapkan pada 2019 mendapatkan Rp per bulan mulai 2020. Selama ini, mereka belum mendapatkan intensif dari pengawas sekolah sebanyak 95 orang mendapatkan tunjangan Rp 4 juta untuk pengawas sekolah jenjang muda, Rp 5 juta untuk jenjang madya dan Rp 6 juta untuk jenjang utama. "Tunjangan bagi pengawas akan diberikan November tahun ini 2019," kata Cellica. Baca juga Kata Khofifah soal Peringatan Hari Guru Nasional Pada 2020, bagi guru honorer yang mengabdi selama 2 sampai 10 tahun mendapat sebesar Rp Guru yang mengabdi 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Kemudian eks kategori 2 yang bekerja 10 sampai 20 tahun sebesar Rp Sedangkan, honorer yang ditetapkan pada 2018 mendapat insentif sebesar Rp Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Bandung Tabel Remunerasi Kab. Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan peraturan Bupati Bandung No. 21 Tahun 2009 yang mengatur tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. (TPP). Tambahan penghasilan PNS dan CPNS yang didasarkan pada kinerja dan kedisiplinan diberikan kepada pemangku jabatan Struktural, Fungsional dan Umum
Kerja di sektor pemerintahan disukai banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung. Oleh karena itu, kali ini akan memberikan penjelasan mendetail soal gaji PNS Karawang beserta tunjangan melekat. Ujian Masuk PNS Setiap tahunnya jutaan orang mendaftar tes yang dipanitiai oleh BKN. Tahun kemarin, tercatat sekurang-kurangnya 3,3jt pendaftar yang mengikuti tes ini. Mendekati kuartal tiga di tahun 2023, Badan Kepegawaian Negara kembali melaunching penerimaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil & PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja non guru. Menurut SE BKN no 5587 tahun 2023, pendaftaran di-open sejak 30 Juni 2023 lalu, akan berlangsung hingga 21 Juli depan. Pendaftaran dilakukan lewat laman resmi Buat kalian yang kepengen, persyaratan & cara pendaftaran yang lengkap bisa diakses di web resi Pada dasarnya, penghasilan dari tiap-tiap ASN di Indonesia menggunakan aturan yang sama sesuai golongan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomer 15 tahun 2019. Akan tetapi, nominal yang pegawai terima di masing-masing daerah dapat jauh berbeda. Alesannya, karena adanya beberapa tunjangan yang besarannya diatur oleh aturan di daerah tersebut. Pada pembahasan ini, akan mengulas perihal gaji PNS secara mendetail serta tunjangan yang akan mereka dapat di Karawang. 2. Istilah Gaji PNS di Karawang Banyak orang yang masih belum faham apa bedanya dari ASN, PNS, & PPPK. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN Aparatur Sipil Negara adalah karyawan negeri yang terdiri dari ASN & PPPK. Terus apa bedanya dari PNS & PPPK? PNS Pegawai Negeri Sipil merupakan karyawan negeri ASN yang diangkat secara permanen untuk bekerja pada suatu posisi di pemerintahan. Seorang PNS ber- status sebagai karyawan tetap dan mendapatkan jaminan pensiun & tunjangan hari tua setelah berhenti bekerja di kemudian hari. Dari sisi lain, PPPK merupakan pegawai negara yang ditetapkan menurut perjanjian kerja kontrak yang waktunya adalah selama jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan bisa dilanjut hingga 30 tahun untuk menjalankan suatu jabatan di pemerintahan. PPPK tidak mendapatkan pensiuanan seperti PNS pada umumnya. Contoh dari PNS adalah pegawai kecamatan, guru, dosen, camat, polisi, dokter, dan tentara. Kemudian contoh dari PPPK adalah karyawan dari KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain jaminan pensiun, hal yang tidak PPPK miliki namun PNS peroleh adalah pengembangan karier dan peningkatan karier, promosi, mutasi, serta pangkat & jabatan. Selain itu, PNS juga dapat memperoleh tukin tunjangan kinerja yang tidak PPPK dapatkan. Standar Hukum Peraturan Gaji PNS Penggolongan dan besaran dari gaji PNS & PPPK diatur dalam peraturan lain. Pemerintah membuat aturan Gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Standar Hukum Penetapan PPPK Gaji PPPK pemerintah atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2020. Perbedaan Gaji PNS & Gaji PPPK Selain perbedaan dalam penggolongan & besaran uang penghasilan seperti yang telah kami jelaskan di atas, gaji PNS dan PPPK juga ada perbedaan dari berbagai segi sebagai berikut Lembaga yang Bertugas Memutuskan Menetapkan & Menaikkan Baik upah PNS maupun PPPK sama-sama diatur oleh pemerintah pusat, dan diatur oleh Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang lagi menjabat. Setelah pemerintah pusat mengesahkan peraturan, kemudian yang menyelenggarakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian PPK di Bagian SDM dari unit tempat PNS bertugas. Sedangkan source dana bagi penghasilan sama-sama bersumber dari anggaran pendapatan belanja pemerintah. ASN di pemerintah pusat memperoleh gaji dari APBN & ASN di pemerintah daerah mendapatkan gaji dari APBD. Periode Waktu Kenaikan Penghasilan PNS Kenaikan gaji bisa PNS dapatkan saat menaiknya golongan atau peningkatan pangkat golongan. Naiknya golongan dari golongan I sampai dengan III bisa PNS perolah melalui kenaikan jenjang pendidikan. Jika PNS hendak naik dari golongan III menuju golongan IV, maka wajib memenuhi performa dalam bentuk kinerja, pendidikan, dan masa aktif bekerja tertentu. Selanjutnya, menaiknya pangkat golongan misalnya dari IIa ke IIb dikategorikan menjadi 3 macam ● Meningkatnya Pangkat Reguler Artinya, kenaikan pangkat setiap empat tahun sekali dengan syarat Penilaian Performa Kerja ASN tersebut baik dalam tempo 4 tahun terakhir. ● Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu Yakni, menaiknya pangkat pada jabatan dengan kemampuan khusus. Jika prestasi baik, kemudian akan mendapatkan kenaikan pangkat setiap 2 tahun sekali. ● Meningkatnya Pangkat Pilihan Jabatan Struktural Yaitu, kenaikan pangkat yang seorang PNS perolah jika mereka menempati suatu jabatan struktural dan pangkatnya berada se- tingkat di bawah pangkat persyaratan jabatan . Kenaikan tipe ini juga lebih dikenal sebagai menaiknya pangkat karena promosi. PPPK Dikarenakan PPPK merupakan ASN yang sistem kerjanya bersifat kontrak, maka PPPK tidak mendapatkan fasilitas jenjang karir sebagaimana PNS. Massa Diberlakukan Ketentuan Peraturan gaji PNS secara nasional berlaku diawali dari waktu pemberlakuan yang dijelaskan di Peraturan Presiden yang mengaturnya. Kemudian untuk kenaikan jabatan secara individu, awalnya berlangsung per 1 April dan 1 Oktober di setiap tahunnya. Perhitungan Jumlah Kenaikan Gaji Bagi PNS, golongan {awalpertamamula-mula didasarkan dari tingkat sekolah terakhir ketika daftar PNS. Tingkat golongan I bagi lulusan SD dan SMP, Tingkat golongan II untuk lulusan SMA dan D-III, Jenjang golongan III bagi lulusan sarjana sampai S3. Sedangkan untuk mendapatkan Golongan IV maka mesti mencukupi persyaratan tertentu termasuk waktu kerja yang lumayan lama. Bagi PPPK, tidak ada kenaikan golongan seperti dalam jenjang karir PNS. Jumlah Nominalnya Pemerintah mengelola Penghasilan PNS dalam Keputusan Pemerintah No 15 Tahun 2019. Dimana nominal besarannya Golongan I tamatan SD dan SMP Ia Rp – Rp Ib Rp – Rp Ic Rp – Rp Id Rp – Rp Golongan II lulusan SMA & D-III IIa Rp – Rp IIb Rp – Rp IIc Rp – Rp IId Rp – Rp Golongan III lulusan S1 atau S3 IIIa Rp – Rp IIIb Rp – Rp IIIc Rp – Rp IIId Rp – Rp Golongan IV IVa Rp – Rp IVb Rp – Rp IVc Rp – Rp IVd Rp – Rp IVe Rp – Rp Kalau jumlah nominal penerimaan PPPK berdasarkan PP No 98 Tahun 2020 yaitu berikut ini Golongan I Rp – Rp Golongan II Rp – Rp Golongan III Rp – Rp Golongan IV Rp – Rp Golongan V Rp – Rp Golongan VI Rp – Rp Golongan VII Rp – Rp Golongan VIII Rp – Rp Golongan IX Rp – Rp Golongan X Rp – Rp Golongan XI Rp – Rp Golongan XII Rp – Rp Golongan XIII Rp – Rp Golongan XIV Rp – Rp Golongan XV Rp – Rp Golongan XVI Rp – Rp Golongan XVII Rp – Rp Penentuan Gaji PNS Karawang Landasan Hukum Pembuatan Ketentuan Gaji PNS Ketentuan gaji PNS Karawang tahun 2023 berdasarkan penentuan yang diberlakukkan secara nasional, oleh karena itu tidak ada perbedaan dengan wilayah lainnya. Akan tetapi selain gaji, ASN PNS & PPPK pun mendapatkan beraneka tunjangan yang besarannya lebih menjanjikan dari gaji. Tunjangan-tunjangan ini diantaranya ● Tunjangan Kinerja tukin yang nilainya paling gede ● Tunjangan suami-istri yang nominalnya 0,5 dari gaji pokok ● Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok dengan ketentuan paling banyak 3 anak ● Tunjangan makan sebesar per hari ● Tunjangan jabatan bagi yang menjabat pejabat tertentu ● Tunjangan perjalanan dinas jika ditugaskan ● Gaji ke-13 THR Tunjangan Kinerja Tukin PNS Tukin merupakan tunjangan paling besar yang ASN dapatkan sebagai balasan atas kinerjanya. Di pemerintahan Karawang, Tukin dinilai berdasarkan nilai dari hasil kerja macam pekerjaan & kondisi kerja lembur atau tidak. Tukin juga bisa menurun jika nilai kehadiran ASN berkurang misalnya karena telat masuk kerja atau gak hadir. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen Gaji Tunjangan yang ASN perolah gak termasuk gaji pokok. Nominal Gaji PNS Ada Gaji dan Tunjangan Oleh karena tunjangan-tunjangan tidaklah termasuk gaji pokok, jadinya uang bulanan final yang PNS dapatkan yaitu gaji pokok ditambah dengan berbagai tunjangan. Tukin Tidak Termasuk Gaji Pokok Walau nominalnya lebih gede dari gaji serta tunjangan-tunjangan lain-lain, namun tukin bukanlah gaji pokok. Besaran Tunjangan Kinerja Jumlah tukin bermacam-macam antara 1 instansi dengan instansi yang lain, dari start jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah tergantung dengan jabatan. Simpulan Sebagai profesi keren di Indonesia, banyak orang yang ngiler mendapatkan menjadi ASN dikarenakan beraneka ragam kelebihan yang melekat. Selain gaji dan kans pengembangan karir bagi PNS, ASN pun memiliki beragam tunjangan yang jumlahnya lumayan menjanjikan. Gaji PNS tahun 2023 & tunjangannya di Karawang secara spesifik mengikuti peraturan yang berlaku di pusat & daerah. Penghasilan PNS Karawang berdasarkan aturan nasional, sedangkan tunjangan bervariasi sesuai dengan instansi.

PNSSiap-siap Elus Dada, Pemerintah bakal Potong TPP 10 Persen -

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK Tahun 2021. Kabupaten Karawang masih menjadi daerah dengan upah tertinggi di Jawa Barat maupun di tingkat nasional dengan angka sebelumnya ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/ tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Dalam keputusan ini, pemprov Jawa Barat memutuskan 17 daerah mengalami kenaikan upah sementara 10 sisanya tetap. "Sementara Kota Banjar masih berada di angka terendah yakni sama seperti UMK 2020," jelas Sekretaris Daerah Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja dalam keterangan resmi, Minggu 22/11/2020. Keputusan penetapan upah tersebut baru ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Sabtu 21 November 2020 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Terkait masa pandemi COVID-19, Setiawan menjelaskan 10 kabupaten/kota di Jabar tidak menaikkan UMK-nya sesuai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor/11/ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Setiawan 10 daerah ini diberi kesempatan untuk mengevaluasi kondisi inflasi dan LPE di semester pertama [enam bulan] alias pada triwulan I-2021 dan triwulan II-2021."Oleh karena itu, sangat memungkinkan yang saat ini tidak menaikkan UMK dan seiring pemulihan ekonomi kita, [nantinya] akan ada perbaikan," kata menambahkan, penetapan UMK Jabar Tahun 2021 memperhatikan empat hal. Pertama, Surat Edaran SE Menteri Ketenagakerjaan Menaker Nomor/11/ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Kedua, rekomendasi bupati/wali kota se-Jabar tentang penetapan UMK di Jabar tahun 2021."Pemda Jabar sangat menghargai apa yang menjadi usulan, khususnya rekomendasi 27 kabupaten/kota terkait besarnya upah minimum tahun 2021," terangnya. Ia pun menjelaskan, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jabar perihal Rekomendasi Penetapan UMK di Jabar tahun 2021. Kemudian, surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jabar Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020."Jumlah ada 17 yang mengalami kenaikan [UMK 2021], di antaranya Bodebek. Pada prinsipnya kenaikan tersebut alasan lebih kepada pertimbangan laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonominya," tutur 17 daerah di Jabar yang mengalami kenaikan UMK 2021 adalah Kabupaten Karawang, Bekasi, Bogor, Purwakarta, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Sukabumi, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, serta Kota Bekasi, Depok, Bandung, Cimahi dan Cirebon10 daerah yang tidak menaikkan UMK di 2021 yaitu Kabupaten Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Kuningan, Ciamis, dan Pangandaran, serta Kota Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, dan daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat 1. Kabupaten Karawang naik2. Kota Bekasi naik3. Kabupaten Bekasi naik4. Kota Depok naik5. Kota Bogor tetap6. Kabupaten Bogor naik7. Kabupaten Purwakarta naik8. Kota Bandung naik9. Kabupaten Bandung Barat naik10. Kabupaten Sumedang naik11. Kabupaten Bandung naik12. Kota Cimahi naik13. Kabupaten Sukabumi naik14. Kabupaten Subang naik15. Kabupaten Cianjur tetap16. Kota Sukabumi tetap17. Kabupaten Indramayu naik18. Kota Tasikmalaya tetap19. Kabupaten Tasikmalaya tetap20. Kota Cirebon naik21. Kabupaten Cirebon naik22. Kabupaten Garut tetap23. Kabupaten Majalengka naik24. Kabupaten Kuningan tetap25. Kabupaten Ciamis tetap26. Kabupaten Pangandaran tetap27. Kota Banjar tetap.Baca juga Kisah GKJ Klasis Jogja Perjuangan Minoritas Melawan Intoleransi Food Estate Jokowi di Atas Hutan Lindung Dinilai Bakal Rusak Alam MRP Bahas Otsus Diintai, Digeledah, Ditangkap, dan Dituduh Makar - Ekonomi Reporter Selfie Miftahul JannahPenulis Selfie Miftahul JannahEditor Bayu Septianto Kerjadi sektor pemerintahan disukai banyak lulusan baru dan masyarakat umum karena stabilitasnya serta adanya kelebihan-kelebihan yang mendukung. Oleh karena itu, kali ini memberikan penjelasan mendetail soal gaji PNS Karawang beserta tunjangan melekat. Daftar isi Ujian Masuk PNSGaji PNS Karawang & Gaji PPPK Karawang 20212.
SEMANGGI - Dana tambahan penghasilan pegawai TPP bagi aparatur sipil negara ASN di Pemkab Karawang, pada bulan Januari dan Februari 2021, dipotong sebesar 5 persen tanpa pemberitahuan dan persetujuan para ASN. Pemotongan TPP itu dilakukan untuk dana bantuan bagi korban banjir yang sempat terjadi di Karawang. Tercatat sedikitnya ada ASN Pemkab Karawang yang dana TPP-nya dipotong. Video Museum Gedung Juang 45 Tambun Padukan Modernisasi dalam Balutan Klasik Atas hal ini sejumlah aktivis antikorupsi di Karawang menilai pemotongan TPP ASN oleh Pemkab Karawang secara sepihak dapat menyeret pihak Bank BJB Cabang Karawang. Sebab, pemotongan dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tidak melalui proses serta payung hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Cabang Bank BJB Karawang, Afandi, angkat bicara. Baca juga Perumahan Golden Karawang City Cegah Banjir dengan Teknologi Folder Sistem Baca juga Seorang ASN Kabupaten Karawang Ini Terus Menjerit Padahal Jarum Suntik Belum Menempel di Kulit Menurut Afandi, Bank BJB Karawang melakukan pemotongan TPP tersebut sesuai dengan surat permohonan dari dinas terkait Pemkab Karawang. "Bank BJB melakukan hal tersebut sesuai dengan surat permohonan pemotongan dari dinas terkait, yang disampaikan melalui bendahara masing-masing dinas, atau bendahara pembayar gaji masing-masing dinas" kata Afandi saat dikonfirmasi Warta Kota, Sabtu 27/3/2021. Afandi menjelaskan yang ia pahami pembuat kebijakan pemotongan TPP ini adalah BKPSDM Kabupaten Karawang. "Yang saya pahami adalah pembuat kebijakan atau BKD, menyampaikan kebijakannya kepada masing-masing OPD. Kemudian bendahara OPD tersebut melakukan perhitungan potongan dan menyampaikan kepada Bank BJB," papar Afandi. Baca juga Anggota Komisi III DPRD Jabar Dapil Depok dan Bekasi Sebut Laba Bank BJB Naik Meski Pandemi Covid-19 "Lalu Bank BJB melakukan pemotongan sesuai perintah bendahara OPD sebagaimana kebijakan berlaku. Namun untuk detailnya bisa ditanyakan ke dinas terkait," kata Afandi. Seperti diketahui, adanya potongan dana tambahan penghasilan pegawai TPP aparatur sipil negara ASN Pemkab Karawang sebesar 5 persen di bulan Januari dan Februari 2021 untuk alokasi bantuan korban banjir daerah setempat, sempat ramai dan menjadi perbincangan. Sejumlah pihak menilai hal ini bisa menyeret pihak BJB Cabang Karawang.
Penetapanpenyesuaian tersebut bagi Pelaksana menjadi dasar pemberian besaran TPP, karena dalam penetapan tersebut tercantum kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan yang dialukan oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karawang", kata Asep Aang Rahmatullah, S.STP.,MP Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang breafing staf senin tanggal 11 Februari 2019.

NO JUDUL NOMOR TAHUN KATEGORI DETAIL 1 Keputusan Bupati Karawang Nomor 505 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Karawang 505 2020 Kepbup 2 Keputusan Bupati Karawang Nomor 479 Tahun 2021 Tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2026 479 2021 Kepbup 3 Keputusan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 Covid 19 Di Kab. Karawang 15 2022 Kepbup 4 Keputusan Bupati Karawang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Tim Pengelola Tim Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2022 17 2022 Kepbup 5 Keputusan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja Dan Kemampuan Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat 43 2022 Kepbup 6 Keputusan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang 60 2022 Kepbup 7 Keputusan Bupati Karawang Nomor 583 Tahun 2021 tentang Forum Anak Daerah Kabupaten Karawang Periode 2021-2024 583 2021 Kepbup 8 Keputusan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pejabat Yang Menandatangani Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 1 2022 Kepbup 9 Keputusan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Sebagai Mitra Kerjasama Pemberian Bantuan Hukum 3 2022 Kepbup 10 Keputusan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang 7 2022 Kepbup Pages

Ia menyampaikan, bahwa para pekerja puskesmas yang ada di Karawang itu hanya mendapatkan 80 persen saja, misalkan TPP yang wajib di berikan 5 juta rupiah per bulan, dan mereka hanya 80 persen saja dari 5 juta itu, akhirnya seperti mubajir saja, disatu sisi ini seperti mendiskresikan dinas itu juga,"timpal Joe.
KARAWANG-Sejumlah Aparatur Sipil Negara ASN di Kabupaten Karawang, mengeluhkan pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP sebesar 5 persen tanpa adanya pemberitahuan. Akibatnya pemotongan itu jadi polemik dikalangan ASN di Kabupaten Karawang yang menduga pemotongan itu diperuntukan untuk apa saja? Menjawab hal itu, BKPSDM Kabupaten Karawang menyebut jika pemotongan itu diperuntukan untuk bantuan kemanusiaan bagi yang terdampak Covid-19 dan korban banjir. β€œPemotongan TPP 5 persen itu, diperuntukan untuk korban banjir dan warga yang terdampak pandemic Covid-19,” ujar Kepala Bidang Kesejahteraan Disiplin dan Kepangkatan, BKPSDM Karawang, Dudi Alexandria saat dikonfirmasi. Dijelaskan, pemotongan TPP itu, bukan dari KORPRI tapi itu merupakan donasi PNS yang didapat dari TPP untuk membantu para korban banjir terutama pasca banjir. Biasanya sesudah banjir butuh biaya yang tidak kecil. β€œSebelumnya bahwa pemotongan tersebut pernah dilakukan. Namun, dulu diperuntukan untuk Covid-19,” jelasnya. Halaman 1 2
QwoJUYG.
  • df2c0retz8.pages.dev/188
  • df2c0retz8.pages.dev/207
  • df2c0retz8.pages.dev/288
  • df2c0retz8.pages.dev/423
  • df2c0retz8.pages.dev/185
  • df2c0retz8.pages.dev/21
  • df2c0retz8.pages.dev/70
  • df2c0retz8.pages.dev/147
  • besaran tpp kabupaten karawang